Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan bahwa ada 700 lebih perusahaan yang menyatakan keberatan atas dicabutnya 2.078 izin usaha pertambangan.
“Sebanyak 700 perusahaan keberatan dan sudah kami lakukan proses di Satgas, 213 perusahaan awal (tahap pertama) kami cek,” ujar Bahlil pada konferensi pers di kantor Kementrian Investasi, 26 September 2022. (Dikutip dari tempo.co)
Bahlil pun mengatakan bahwa sebelum pencabutan IUP, Kementrian Investasi telah melakukan diskusi dibeberapa daerah, diantaranya yaitu Papua dan Kalimantan. Bagi izin yang tidak difungsikan sebagaimana mestinya, dan bila hutannya masih orisinil, maka akan dikembalikan sebagai hutan. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga optimalisasi dan mendorong keterlibatan pemerintah dalam menjaga ekosistem.
Dari yang telah dilakukan pengecekan, ada 90 izin yang dinyatakan lolos dan telah dipulihkan. Lalu, di tahap kedua, ada sekitar 219 izin lagi yang diperiksa. Bahlil mengungkapkan paling banyak adalah dari galian C yang terdiri dari pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di daerah. Adapun dari 1.700 perusahaan, ada 300 perusahaan lebih yang masuk pemeriksaan tahap ketiga.
Pada kesempatan itu, Bahlil pun menegaskan tidak ada cara singkat atau jalan tambahan dari tim Kementerian Investasi perihal pengecekan IUP ini. Cara yang benar adalah datang ke Satgas dan apabila perusahaan benar memiliki izin pasti akan dikembalikan.
Adapun IUP yang dicabut kemudian akan diberikan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengusaha nasional di daerah yang memenuhi syarat, organisasi keagamaan, dan koperasi. Namun, pihak tersebut akan bekerja sama mengelola tambang dengan korporasi besar, khususnya BUMN.