Syarat Mengurus IUJP pertama yang harus dipenuhi untuk mengajukan izin usaha jasa pertambangan adalah persyaratan umum atau persyaratan administrasi. Terkait perizinan administrasi, ada beberapa ketentuan urus izin harus dipenuhi, yakni:
- NPWP milik perusahaan
- Nomor Induk Berusaha atau NIB
- Daftar pengurus perusahaan dengan kelengkapan KTP untuk WNI atau paspor/ KITAS untuk WNA, serta NPWP para pemilik saham
- Laporan pajak tahun terakhir
- Laporan keuangan selama satu tahun terakhir
- Sertifikat sistem manajemen, seperti ISO 9001, OHSAS/ISO 5001, ISO 14000, dan SMK3
- Surat pernyataan berikut materai serta stempel basah perusahaan terkait yang menyatakan bahwa seluruh isian data adalah pernyataan kebenaran
- File scan sesuai permintaan
- Dalam pengajuan berbagai persyaratan tersebut, pemohon harus menuliskan maksud serta tujuan dalam akta pendirian. Termasuk apabila terdapat perubahan maka perubahan tersebut harus turut serta dalam pernyataan tertulis.
Adapun isian yang harus serta dalam perubahan adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI kode 09900. Sementara itu, dalam ketentuan urus izin, terdapat beberapa kode KBLI yang tidak bisa bergabung.
Kode-kode KBLI tersebut meliputi 05xxx, 07xxx, dan 08xxx dalam bidang pertambangan mineral/ batubara. Sementara itu untuk bidang perdagangan batubara/ mineral meliputi kode 46610, 46620, 46634, dan 46641.
Layanan Konsultasi Izin Tambang:
WhatsApp 09.00-17.00 :
DETA +62 822 2677 3131
DWI + 62 812 5323 2236
Hubungi E-mail :
Halo@Argadirga.com
Instagram :
@konsultan.tambang
Kunjungi Website :
www.konsultantambang.id
#argadirga #argadirgaminingservices #konsultantambang #konsultantambangjawatengah #konsultanizintambang #InfoTambang #TambangIndonesia #TambangNasional #duniatambang #tambangupdate #tambangkalimantan #tambangnikel #pertambangan #tambanghits #mining #tambangemas #alatberat #tambangbatubara #anaktambang #batubara #safetyindonesia #konsultantambangsemarang