Mega proyek smelter PT. Freeport Indonesia yang telah dibangun di daerah Gresik atau di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), terus berjalan.
Akhir April 2022, mega proyek ini sudah mencapai 30 persen. Pada akhir tahun nanti ditargetkan mencapai 50 persen.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) sebagai tanda dimulainya pembangunan smelter, Selasa (12/10/2021). Tak hanya Kepala Negara yang meyakini smelter di Gresik semakin memperkuat hilirisasi industri dan menjadi daya tarik bagi industri lain, khususnya industri turunan tembaga untuk ikut berinvestasi.
Smelter PT. Freeport ini merupakan fasilitas pemurnian dan pengolahan konsentrat tembaga kedua yang tengah dibangun di Kawasan Java Integrated Industrial Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur dengan luas total sekitar 100 hektare.
Menteri BUMN Erick Thohir mencatat smelter di Gresik dapat menghasilkan rata-rata 35 ton emas per tahun yang nilai transaksinya mencapai Rp 30 triliun. Pasalnya, smelter dapat memfasilitasi pemurnian logam berharga, menghasilkan emas, perak, hingga logam berharga lainnya.
Disamping itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun mencatat, fasilitas peleburan itu menjadi smelter single line terbesar di dunia. Sebab, memiliki kapasitas desain hingga 1,7 juta ton konsentrat per tahun. Untuk produksi mencapai 600.000 copper.
Saat ini, terjadi lonjakan permintaan (supercycle) dengan nilai copper berada di kisaran 9.400 dolar AS per ton.
Meski perkiraan pemerintah yang cukup menggembirakan dengan keberadaan smelter milik Freeport Indonesia itu, tercatat wadah pemurnian tembaga sempat menjadi tarik ulur di awal rencana pembangunanya.
Pada Oktober 2020 lalu, CEO Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc (FCX), Richard C Adkerson menilai pembangunan smelter di Gresik tidak cukup menguntungkan secara bisnis. Bahkan, dia sempat meminta agar pemerintah membatalkan rencana pembangunannya.
Dia pun membuka opsi agar Freeport mengambil langkah mengembangkan smelter eksisting, tanpa perlu membangun smelter baru.
Merespon keinginan PTFI tersebut, pemerintah melalui Kementerian ESDM menegaskan pembangun smelter tembaga baru sesuai dengan Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) dan kewajiban dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikantongi PTFI sejak Desember 2018.
Kementerian ESDM mengapresiasi upaya PTFI serius menggarap proyek smelter tersebut. “Secara keseluruhan saya puas. Progresnya cukup bagus, sangat berbeda dengan kunjungan pertama kali lalu,” jelasnya.
Dalam pembangunan smelter terdapat ekspansi kapasitas pada smelter eksisting sebesar 0,3 juta dmt/tahun oleh PT Smelting, serta pengolahan logam berharga (precious metal refinery) yang mencapai 6.000 ton/tahun. PTFI sendiri menyiapkan investasi pada belanja modal (capital expenditure) sebesar 3 miliar dolar AS untuk proyek pembangunan smelter tersebut.
Arifin menekankan, pemerintah akan terus mendorong percepatan pembangunan, salah satu upayanya adalah dengan adanya pengaturan mengenai pertambangan, serta regulasi mengenai keharusan hilirisasi. “Kita ada pengaturan pertambangan dan regulasi hilirisasi, kita jaga proses itu,” tegas Arifin.